,

Soal Hak Angket, Pakar Tatanegara Sebut Hukum dan Politik Beda-Beda Tipis

Jakarta, Tengokberita.com – Ahli hukum tatanegara Dr. Isnaeni Ramdhan menilai, batasan antara syarat legalitas pengajuan hak angket oleh DPR terhadap KPK dengan nuansa politis dari para kalangan anggota dewan hanya beda-beda tipis. Menurut Isnaeni, meskipun sah-sah saja DPR menggulirkan hak angket terhadap kinerja KPK, pengajuan hak angket tak terlepas dari nuansa politis pragmatis dari segelintir kalangan anggota dewan.

Secara normatif hak sah-sah saja, tapi selain sisi normatif ada sisi pragmatikal. Sebenarnya ada perbedaan antara pengertian hak angket DPR secara mendasar dengan proses hukum yang berjalan internal di dalam KPK terhadap penyelidikan kasus tertentu,” kata Isnaeni menjawab tengokberita.com.

(Baca: Hak Angket KPK Melaju ke Paripurna DPR)

Menurut staf pengajar Universitas Pancasila ini, terkait pengajuan hak angket, ada kecenderungannya maksud maksud politik tertentu dari beberapa fraksi di DPR kepada Pemerintahan Jokowi-JK. “Bisa dikatakan sebagai aksi colek-mencolek DPR dengan pemerintah,” katanya. Dia mengungkapkan, beberapa hal yang dinilai mempengaruhi aksi ” antara lain menyangkut isu pilpres mendatang, revisi UU KPK dan issue yang paling dekat adalah Resufle Kabinet.

Source : tengokberita

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ini yang Mesti Kamu Pahami Soal Anak Sastra (yang Katanya Romantis dan Puitis)

Dikabarkan Berkencan, Agensi Oh Yeon Seo dan Kim Min Suk Buka Suara!